Fatlolon Bentuk Tim Terpadu Khusus Perjuangan Pemekaran Tanimbar Utara Propinsi Maluku

Saumlaki, RSI | Bupati Kepulauan Tanimbar (Keptan), Petrus Fatlolon, SH., MH dalam sambutannya pada acara penyerahan rekomendasi Pemerintah Daerah (Pemda) Keptan untuk pemekaran  Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanimbar Utara di gedung Temar Lolan Larat Kecamatan Tanimbar Utara, Kamis 08/07/2021.

Sebagai Bupati, dengan niat yang tulus serta didasarkan pada kecintaan terhadap negeri ini, saya serahkan rekomendasi usulan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Tanimbar Utara guna ditindaklanjuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  yaitu pembentukan tim DOB   hanya satu  tim saja sehingga segala urusan hanya melalui satu komando agar tidak semrawut, ungkapnya

Dengan penyerahan rekomendasi  tersebut, dia berharap agar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM dan semua elemen masyarakat yang telah terlibat dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara sebelumnya, bisa dipersatukan. Tim ini akan dibentuk secara resmi melalui SK Bupati.

Karena itu, Fatlolon tegaskan kepada Penjabat Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasinya dan perlu di koordinasikan dengan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat. Serta menghimpun seluruh elemen masyarakat di dalam tim pemekaran dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pimpinan Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Perempuan serta elemen masyarakat lainnya.

Dan setelah unsur-unsur dimaksud sudah terakomodir, maka saya akan keluarkan Surat Keputusan (SK) secara resmi. Sebagai Bupati seluruh tugas dan tanggungjawab tim pembentukan DOB yang berimplikasi pada anggaran, akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, nanti.

Langkah-langkah berikutnya ialah melakukan koordinasi dan konsultasi sebagai berikut. Pertama, komunikasi dengan Pemda Keptan sebagai Kabupaten induk. Kedua dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Ketiga, Kementerian dan Lembaga terkait.

Selanjutnya bersama DPRD Keptan dan Provinsi Maluku serta DPR RI dan diharapkan konsultasi dan koordinasi tersebut harus dilakukan secara berjenjang dan tetap berpedoman pada ketentuan serta mekanisme perudang-undangan yang berhubungan  dengan Pembentukan DOB Tanimbar Utara.

Acuan regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses usulan ataupun persiapan-persiapan yang administrasinya  tidak boleh bertentangan dengan UU nomor 23 dimaksud.

“Saya berharap kepada semua pihak yang sebelumnya membentuk tim-tim pemekaran sendiri-sendiri,  sekarang saatnya kita bersatu serta melebur menjadi satu tim pembentukan DOB Kabupaten Tanut. Dan  langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah, menentukan letak ibukota Kabupaten, pintanya.

Dan diharapkan semuanyaharus  bersatu dan hanya satu tim saja. Sebab tim pemekaran DOB Tanut yang hanya terdiri dari satu tim terpadu  yang akan di SK kan oleh Bupati,  Saya usulkan ini agar hanya satu sekretariat permanen, entah itu di kota Saumlaki atau di Larat. Selain itu, perlu ada perwakilan di kota Ambon dan Jakarta guna pengurusan di Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat di Jakarta, tegas Fatlolon.

Liputan : Agus Masela