DPRD Dan PEMDA Kab. Sangihe Bahas Ranperda Tentang Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD 2020

Kab. Sangihe, RSI | Rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), dan rancangan peraturan Bupati (Ranperbup) tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020. Pemda Kabupaten Sangihe dan Dewan perwakilan rakyat daerah menggelar Ranperda bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sangihe Propinsi Sulawesi Utara pada, Senin (19/07/2021).

Rapat Paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana, SE., ME., dan para pejabat lainnya yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan Ranperda dan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020 dan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, menindaklanjuti peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 298 ayat 1 dan 2 pasal 300 ayat 1, maka rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dibahas sesuai tahapan pembahasannya.

Gaghana dalam sambutannya menyampaikan : rapat Paripurna ini juga untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efek tivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2020 dilakukan berdasarkan ketaatan pasal 23 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan dana keuangan daerah.

Makanya perlu menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi.

Rapat Paripurna kali ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Josephus Kakondo Bae.

Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo Bae dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bupati beserta seluruh perangkat daerah, yang telah mempersiapkan Ranperda ini dan sebelumnya telah diaudit oleh BPK perwakilan Sulawesi Utara dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya, luar biasa, “sanjung Josephus.

Paripurna ini akan di laksanakan sampai tanggal 22 Juli 2021 dengan mematuhi protokol kesehatan dan seluruh undangan atau yang hadir wajib memakai masker mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan sidang.

Liputan : Rein Lintongan