Bupati Keptan Serahkan Rekomendasi Pemekaran Tanimbar Utara

Saumlaki, RSI | Bupati Kepulauan Tanimbar (Keptan), Petrus Fatlolon, SH, MH dalam sambutannya pada acara penyerahan rekomendasi Pemerintah Daerah (Pemda) Keptan untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanimbar Utara di gedung Temar Lolan Larat kecamatan Tanimbar Utara, Kamis 08/07/2021.

“Bersama ini, sebagai Bupati, dengan niatan yang tulus serta kecintaan terhadap negeri ini, saya serahkan rekomendasi usulan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Tanimbar Utara guna ditindaklanjuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan proses pembentukan DOB.

Perlu disampaikan, ada langkah-langkah strategis yang harus dilalui bersama antara lain. Pertama pembentukan tim DOB. Dan hanya satu (1) tim saja. Tidak ada lagi tim di Papua, tim di Kota Ambon, tim di Jakarta, Tim di Jakarta, tim di Jogjakarta dan lain sebagainya”, ungkapnya.

Dengan penyerahan rekomendasi secara resmi tersebut, orang nomor satu di Kepulauan Tanimbar ini berharap agar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM dan semua elemen masyarakat yang telah terlibat dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara sebelumnya, bisa dipersatukan. Tim ini akan dibentuk secara resmi melalui SK Bupati.

Karena itu, Fatlolon tegaskan kepada Penjabat Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasinya. Koordinasikan dengan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, serta menghimpun seluruh elemen masyarakat di dalam tim pemekaran dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pimpinan Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Perempuan serta elemen masyarakat lainnya.

Setelah unsur-unsur dimaksud sudah terakomodir, saya akan keluarkan Surat Keputusan (SK) secara resmi sebagai Bupati Keptan. Seluruh tugas dan tanggungjawab tim pembentukan DOB yang berimplikasi pada anggaran, akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KKT tahun 2022, jelasnya.

Sesudah tim pembentukan DOB Tanut terbentuk, langkah-langkah berikutnya ialah melakukan koordinasi dan konsultasi sebagai berikut. Pertama, komunikasi dengan Pemda Keptan sebagai Kabupaten induk. Kedua dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Ketiga, Kementerian dan Lembaga terkait.

Selanjtnya bersama DPRD KKT, Provinsi Maluku dan DPR RI. Konsultasi dan koordinasi tersebut harus dilakukan secara berjenjang dan tetap berpedoman pada ketentuan dan mekanisme perudang-undangan yang berhungan dengan Pembentukan DOB Kabupaten Tanimbar Utara.

Acuan regulasinya yaitu, Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses usulan ataupun persiapan-persiapan administrasi tidak boleh bertentangan dengan UU nomor 23 dimaksud. Setelah tim ini resmi dibentuk melalui SK Bupati, maka kerja-kerja tim pembentukan DOB harus sistematis sesuai mekanisme dan perudangan-undangan, pinta Fatlolon.

“Saya berharap kepada semua pihak yang sebelumnya membentuk tim-tim pemekaran sendiri-sendiri,  sekarang saatnya kita bersatu serta melebur menjadi satu tim pembentukan DOB Kabupaten Tanut. Dan  langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah, menentukan letak ibukota Kabupaten’, pintanya.

Semuanya mesti bersatu padu dan hanya satu tim saja. Sebab tim pemekaran DOB Tanut yang hanya satu ini akan diSKkan oleh Bupati, ulang Fatlolon menekankan. Saya usulkan agar ada satu sekretariat permanen, entah itu di kota Saumlaki atau di Larat.

Selain itu, perlu ada perwakilan di kota Ambon dan Jakarta guna pengurusan di Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat di Jakarta, tegas Fatlolon. (Agus Masela)